Pelaksanaan K3 di Indonesia

Dalam era keterbukaan sekarang ini masalah perlindungan tenaga kerja akan menghadapi tantangan yang semakin berat berupa derasnya arus tuntutan tentang penerapan hak dasar pekerja di tempat kerja. Untuk itu pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan meratifikasi 15 Konvensi ILO, delapan diantaranya adalah konvensi yang berkaitan dengan hak-hak dasar. Perlindungan terhadap pekerja dilakukan dengan mengarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar yang meliputi perlindungan upah, jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, perlindungan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda, TKI yang bekerja di luar negeri dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak azasi manusia (HAM). K3 bertujuan melindungi pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional; menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja; dan memelihara serta menggunakan sumber-sumber produksi secara aman dan efisien. Kebijakan perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga tercipta hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

 

Pasal 86 Bab X Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan antara lain menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3; untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3; dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 86, ayat (2) menyatakan “upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.  Perlindungan K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para tenaga kerja, sehingga akan tercipta produktivitas kerja yang optimal. Karena dengan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi, kejadian-kejadian yang menjadi sebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil mungkin, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari. Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi juga akan menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga akan tercipta tenaga kerja dengan tingkat efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi.

 

Upaya pelaksanaan K3 haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan ketentuan-ketentuan K3 yang diwajibkan; standarisasi atau pembuatan dan penetapan standard-standar K3; pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3; penelitian aspek teknis K3; riset medik K3 dan lain-lain dengan disertai aktivitas nyata sehari-hari di tempat kerja.

 

K3 merupakan panggilan bagi semua pihak baik pemerintah, pengusaha beserta organisasinya, pekerja/karyawan, dunia pendidikan, kalangan organisasi profesi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), individu dan seluruh kalangan masyarakat yang perduli terhadap K3. Untuk itu semua pihak diharapkan berperan secara proaktif dalam upaya pelaksanaan K3 sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung-jawabnya masing-masing.

 

Akhir-akhir ini terlihat adanya perkembangan yang cukup menggembirakan di bidang K3 di Indonesia. Banyaknya universitas yang menyelenggarakan program studi tentang K3 dan perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3, merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa K3 sekarang ini sudah dipandang sebagai salah satu kebutuhan penting dan bukan lagi merupakan kewajiban semata. Pada saat sekarang ini di Indonesia juga telah tumbuh dan berkembang ilmu Hiperkes baik secara keilmuan maupun dalam prakteknya. Hiperkes merupakan perpaduan komponen-komponen medis dan teknis yang diterapkan melaui upaya-upaya preventif dan kuratif. Tumbuh dan berkembangnya Hiperkes ini didasarkan atas kesadaran betapa pentingnya ilmu Hiperkes beserta prakteknya dalam menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Program Hiperkes di perusahaan dilaksanakan melalui pelayanan medis baik kedokteran promotif, kedokteran preventif, kedokteran kuratif dan kedokteran rehabilitatif; upaya perlindungan pekerja dari pengaruh buruk pekerjaan dan/atau lingkungan kerja terhadap kesehatan dan keselamatannya; dan melakukan upaya yang memungkinkan terciptanya kesesuaian/keserasian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerja melalui penerapan prinsip-prinsip ergonomi.

 

Akan tetapi perkembangan tersebut ternyata masih belum diikuti upaya yang nyata dalam penerapannya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan sampai sekarang masih terdapat sejumlah masalah inti dalam K3 yang memerlukan penanganan serius agar program K3 tidak berjalan di tempat dan potensi K3 tidak dapat diberdayakan dengan dengan optimal. Pembenahan yang perlu dilakukan antara lain meliputi pembaruan (amandemen) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 terhadap pasal-pasal yang dinilai sudah tidak relevan lagi, serta pembuatan skala prioritas terhadap pelaksanaan program K3 dan pemberdayaan potensi K3 di lapangan.

 

Sasaran pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas, profesionalisme, daya saing, dan kompetensi tenaga kerja yang ditujukan pada peningkatan kemandirian, kewirausahaan, etos kerja dan disiplin dalam upaya menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi.

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat besar peranannya dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan terutama dalam mencegah timbulnya korban manusia dan segala kerugian  akibat kecelakaan kerja. Namun pada pelaksanaannya K3 memerlukan peran serta dari berbagai pihak yang terkait secara sungguh-sungguh dan komprehensif agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Anda setuju? Silahkan tulis pendapat anda.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: